[TASK] Tradisi dan Praktek Ekonomi Masa Daulah Umawiyah (41-132H / 661-750M)

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Pada masa daulah ini, pusat penyelenggaraan administrasi pemerintahan berada di Damaskus, sedangkan pusat aktivitas keadamaan berada di Madinah. Selama pemerintahan dinasti ini, terjadi pergeseran nilai-nilai kepemimpinan islami yang sangat mengedapankan asas-asas musyawarah dan kebersamaan menjadi kepemimpinan otoriter.

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, terdapat dua macam Baitul Mal, yaitu umum dan khusus. Pendapatan Baitul Mal Umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum, sedangkan pendapatan Baitul Mal Khusus diperuntukkan bagi para sultan dan keluarganya. Namun dalam prakteknya, tidak jarang ditemukan berbagai penyimpangan penyaluran harta Baitul Mal tersebut. Dengan demikian, telah terjadi disfungsi penggunaan dana Baitul Mal pada masa pemerintahan Daulah Umayyah.

A.     Khalifah Muawiyah ibn Abi Sofyan

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Muawiyah ibn Abi Sofyan mendirikan dinas pos beserta fasilitasnya, menertibkan angkatan perang, mencetak mata uang, dan mengembangkan jabatan hakim sebagai jabatan profesional. Ia juhe menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap pada tentara.

B.     Khalifah Abdul Malik ibn Marwan

Pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan ini. Abdul Malik ibn Marwan mencetak mata uang Islam tersendiri dengan mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 74 H (659M) dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam seraya melarang pemakaian mata uang lain. Ia juga membenahi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan.

C.     Khalifah Umar ibn Abdul Aziz

Selama masa pemerintahannya, Umar ibn Abdul Aziz menerapkan kembali ajaran Isam secara utuh menyeluruh dengan membenahi seluruh sektor kehidupan tanpa pandang bulu. Dimulai dari dirinua sendiri dnegan menyerahkan kembali seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal.

Ia memprioritaskan pembangunan dalam negeri karena menurutnya hal tersebut lebih baik daripada menambah perluasan wilayah. Salah satu caranya adalah dengan menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada non-muslim.

Ia mengurangi beban pajak kepada kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, dan berbagai macam kebijakan lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Lebih jauh, ia menerapkan kebijakan otonomi daerah untuk mengelola zakat dan pajak sendiri dan tidak mengharuskan menyerahkan pajak upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan pemerintah pusat yang akan memberi subsidi kepada wilayah yang minim pendapatannya. Jika terdapat surplus, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz menyarankan agar wilayah tersebut memberi bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya.

Jika terdapat kelebihan harta setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, pendapatan Baitul Mal didistribusikan kepada orang dzimmi, beserta pinjaman tanah-tanah pertanian sebagai lahan pekerjaan mereka.

Pada masa ini, sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil tanpasan perang, pajak penghasilan pertanian, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas.

Judul: Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Penulis:DR. Euis Amalia, M.Ag

Penerbit: Gramata Publishing

Tebal Buku: xiv + 322 halaman

Cetakan Pertama: 2010

ISBN: 978-602-96565-1-0

Harga: Rp. 69.000,-
Sumber gambar: goodreads